.jpg)
Karawang, Suara Kota Siber - Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada hari Jumat 21/3/2025. Aksi yang diikuti oleh lebih dari 200 mahasiswa ini menuntut perhatian serius dari pemerintah terkait berbagai kebijakan yang dinilai merugikan rakyat.
Dalam orasinya, koordinator aksi Ahmad Dhanil Khalid menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, mereka meminta agar aparat penegak hukum menghentikan tindakan represif terhadap massa aksi, Kedua, mereka menuntut pencabutan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menurut mereka tidak melibatkan partisipasi publik dalam proses pembahasannya.
Selain itu, mereka juga mengingatkan bahwa undang-undang tersebut berpotensi mengembalikan TNI untuk menduduki jabatan-jabatan sipil, yang dianggap sebagai langkah mundur menuju era Orde Baru, Ketiga, mahasiswa menuntut agar pemberantasan korupsi dan nepotisme di Indonesia menjadi prioritas utama dalam mewujudkan supremasi hukum di negara ini, Mereka menginginkan adanya tindakan konkret dari pemerintah untuk memberantas praktek-praktek tersebut yang merugikan rakyat.
Aksi yang awalnya berlangsung damai sempat memanas ketika beberapa peserta aksi merobohkan pintu gerbang gedung DPR sebagai bentuk kemarahan mereka terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro terhadap rakyat. Ahmad Dhanil Khalid menegaskan bahwa tindakan tersebut adalah bentuk luapan amarah yang terjadi karena pemerintah tidak mendengarkan suara rakyat dan justru membuat kebijakan yang dianggap tidak adil.
"Ketika pemerintah ini tidak membuat kebijakan yang pro terhadap rakyat, itu adalah bentuk luapan amarah kami," ujar Ahmad dalam wawancaranya.
Ia mengatakan, bahwa mereka ingin aspirasi yang mereka bawa didengar dan ditindaklanjuti dengan serius. Jika tidak, mereka mengancam akan melakukan aksi lanjutan dengan eskalasi yang lebih besar.
Selain dari Universitas Buana Perjuangan (UBP), peserta aksi juga berasal dari berbagai perguruan tinggi lain, seperti Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA), Universitas Horizon, Budi Pertiwi, Usindo, dan beberapa organisasi kemahasiswaan lainnya.
"Jika tuntutan kami tidak diakui dengan baik oleh ketua Dewan, maka kami akan turun lagi ke jalan dengan eskalasi masalah yang lebih besar," tambahnya.
Mahasiswa menginginkan agar aspirasi mereka tidak hanya didengar, tetapi juga ditindaklanjuti dengan tindakan nyata. Mereka juga menegaskan bahwa jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, aksi lanjutan akan segera digelar. (Ruhyat)
