Jabar, Suara Kota Siber - Organisasi masyarakat Grib Jaya Jawa Barat menggelar Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) di Restoran Dewi Air, Jalan Interchange Karawang Barat, pada Jumat (11/4). Agenda utama dalam kegiatan ini adalah evaluasi kinerja Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Sektor (DPS) sepanjang tahun 2024, penyusunan program kerja 2025, serta halal bihalal sebagai ajang mempererat tali silaturahmi antar pengurus dan anggota.
Seluruh perwakilan dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat hadir dengan membawa laporan perkembangan daerah masing-masing. Salah satu capaian menonjol adalah proses pengurusan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang kini telah menjangkau hampir 200.000 anggota. Menyambut tahun 2025, Grib Jaya menargetkan satu juta anggota aktif sebagai langkah menuju organisasi yang solid, modern, dan profesional.
Ketua DPD Grib Jaya Jawa Barat, Gabriyel Alexander Etwiorry, dalam sambutannya menekankan pentingnya pelurusan makna istilah “preman” yang selama ini dinilai menyimpang. Ia menjelaskan bahwa secara harfiah, preman adalah warga sipil atau non-formal yang bebas—bukan pelaku kriminal sebagaimana sering disalahpahami.
“Stigma negatif melekat karena ulah oknum yang melakukan kekerasan atau membuat kegaduhan. Padahal, kejahatan tetaplah kejahatan, baik dilakukan oleh ‘preman biasa’ maupun ‘preman berdasi’,” tegas Gabriyel.
Lebih lanjut, Grib Jaya menegaskan komitmennya sebagai organisasi legal, tertib, disiplin, dan mandiri yang menjunjung tinggi hukum dan menolak segala bentuk kriminalitas. Dalam arah politik, organisasi ini juga menyatakan dukungannya terhadap tokoh Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, untuk maju sebagai calon Gubernur Jawa Barat, serta menunjukkan kedekatan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang selama ini dikenal memiliki hubungan baik dengan Grib Jaya.
Menutup acara, Gabriyel mengingatkan pentingnya penyelesaian persoalan di lapangan melalui jalur hukum resmi. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak serta-merta menggeneralisasi masalah sebagai "ulah ormas" atau "preman", karena negara telah menyediakan aparat penegak hukum sebagai saluran penyelesaian konflik yang sah.
Dengan semangat kebersamaan dan visi yang semakin jelas, Grib Jaya Jawa Barat bertekad untuk terus menjadi ormas yang konstruktif, berdaya saing, dan memberi kontribusi positif bagi masyarakat luas. (Ruhyat)